Kamis, 11 April 2013

TEORI-TEORI TUJUAN HUKUM

  1. BATASAN TEORI TUJUAN HUKUM
Hukum adalah alat, bukan tujuan. Dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum itu.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana mentertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dan pembuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.

Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut beberapa literatur, terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum.Dari banyaknya teori yang ada, namun yang paling sering disebutkan hanyalah teori etis, teori utilitas dan teori lainnya yang merupakan kombinasi dari kedua teori tersebut (teori campuran).

  1. TEORI ETIS
Terdapat suatu teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori tersebut, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran atau keyakinan yang etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ilmuan hukum, salah satunya adalah Geny dan Aritoteles.

Geny mengajarkan di dalam Science et Technique en Droit Prive Positif, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan Aritoteles dalam karyanyaRhetorica, bahwasanya tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan.

Aritoteles kemudian membagi keadilan ke dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif:
  1. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Yang dinilai adil disini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. 
  2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan. Dalam keadilan ini yang dituntut adalah keasamaan (mutlak). Dapa dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.
Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Misalnya, para yustisiabel (pada umummnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil. Hal tersebut adalah penilaian tentang keadilan yang hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Padahal pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaanya juga mengharapkan kepastian hukum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Teori etis tersebut kemudian dipatahkan oleh L. J. Van Apeldoorn, karena menurutnya teori etis ini dianggap berat sebelah dan terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum adalah sarana untuk kepastian dan tertib hukum (mengikat).Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Dari sinilah timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.Semakin tajam suatu peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan. “Summun ius, summa iniuria”, keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi.

Sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karenanya bersifat umum. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan-ketantuan yang pada umumnya berbunyi, “Barang siapa...”, ini berarti bahwa hukum itu bersifat menyamaratakan. Semua orang dianggap sama. Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang, maka tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum. Kalau hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan. Keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Dan untuk memenuhi keadilan, peristiwanya harus dilihat secara kasuistis (berdasarkan hati nurani/ kata hati).
  1. TEORI UTILITAS
Aliran utilitas menganggap, bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat9. Di dalam bukunya yang berjudul “Intoduction to The Principles of Morals and Legislation (1780)”, Jeremy Betham, seorang pakar hukum Inggris menegaskan bahwa tujuan hukum adalah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan “the greatest good of the greatest number”. Selain Jeremy Betham, aliran ini juga didukung oleh James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti.

Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Dalam teori ini, hukum dipandang semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat10.

Hukum baru dikatakan berhasil guna atau bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka muncul asumsi bahwasanya hukum identik dengan kekuasaan. Hal tersebut tentu kurang tepat, sebab hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa, “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman.

Dan kebahagiaan atau manfaat bagi orang satu belum tentu sama menurut orang yang lain. Maka, teori utilitas pun dianggap sebagai teori yang berat sebelah, sebab teori ini pun dianggap bersifat subjektif, relatif dan individual.
  1. TEORI CAMPURAN
Atas kelemahan kedua teori diatas yaitu teori etis dan teori utilitas, muncullah teori gabungan yaitu teori yang mengkombinasikan kedua teori tujuan hukum yang terdahulu. Teori gabungan ini dianut oleh beberapa pakar hukum diantaranya yaitu L.J. van Apeldoorn, van Kan dan Bellefroid

Prof. Van Kan di dalam buku Inleiding Tot de Rechtwetenschap menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (eigenrichting is vorbiden), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendapat L.J. van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht menegaskan bahwa tujuan hukum adalah pengaturan kehidupan masyarkat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.

Perdamaian di antara masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan. Kepentingan perseorangan seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan manusia. Pertentangan tersebut dapat menjadi pertikaian seandainya hukum tidak berperan sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.

Dalam sebuah literatur mengatakan, pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk didalamnya adalah :
  1. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan. 
  2. Mewujudkan kedamaian sejati. 
  3. Mewujudkan keadilan. 
  4. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 
Dari uraian tersebut, kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman lahir maupun batin. Dan ketentraman dianggap sudah ada apabila masyarakat merasa bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan fisik dan non fisik saja. Selama tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, masyarakat akan secara bebas melakukan apa yang dianggapnya benar, mengembangkan minat dan bakatnya dan merasa selalu memperoleh perlakuan yang wajar, begitu pula ketika melakukan kesalahan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar